Warga Yahudi Dilarang Masuk Restoran

BATAM - Ulah brutal tentara Israel kala menyerang rombongan kemanusiaan yang akan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina, benar-benar menyulitkan warga Yahudi di perantauan. Bahkan di Indonesia, warga Yahudi dilarang masuk sebuah restoran.

Restoran tersebut bernama NanYang Food Hawker, terletak di Pelabuhan Internasional Batam Center. Larangan tersebut merupakan bentuk kutukan dan celaan atas perlakukan biadap tentara israel yang secara membabi buta menembaki rombongan kemanusian yang hendak mengirim bantuan ke Gaza, Palestina.

Larangan berupa tulisan itu dipajang di depan pintu masuk. Ditulis dalam dua bahasa, yakni latin dan Inggris. Bunyinya; "Vietato l'ingresso agil ebrei e ai cani dan All Jews or dog is not allowed".

"Ini dukungan kita terhadap aksi kemanusiaan. Kami melarang masuk seluruh warga Yahudi dan pendukungnya masuk ke restoran kita ini," ujar Owner Nanyang Food Hawker Batam, Ashari Coffee, dikutif JPNN, Kamis (3/6).

Dia mengatakan, pemasangan nada protes dan pelarangan tersebut telah tiga hari ditempel, sejak serangan tentara Israel terhadap kapal Mavi Marmara yang mengangkut 12 orang relawan warga negara Indonesia.

"Daripada saya membakar bendera dan ikut demo turun ke jalan, mending saya tumpahkan kekesalan saya di sini. Saya melarang mereka masuk, itu sudah cukup," ujarnya.

Hatinya tergerak membuat pernyataan nada protes tersebut, setelah mengadakan diskusi bersama temannya bernama Mike, warga Italia pemilik club di Bali.

"Kami share, lantas atas dasar kemanusiaan, dia memprotes Israel dengan cara ini, dan saya pun mengikutinya," ujarnya.

NanYang menjadi satu-satunya restoran di Batam yang memprotes Israel. "Pernyataan ini hanya ada di tiga tempat di Indonesia, yakni di Club Puppies Kuta Bali dan Menara Mandiri di Jakarta serta Batam. Itu saja," ujarnya.





Berita lainya:
------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------

7:12:00 AM 0 komentar

Rakor Pemuda Muhammadiyah Ricuh

Yogyakarta - Rapat koordinasi (rakor) Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta berakhir ricuh. Rakor menjelang Muktamar ke 46 dan 1 Abad Muhammadiyah itupun tak menghasilkan keputusan.

Rakor antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia selama dua hari pad hari Sabtu dan Minggu di kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diwarnai kericuhan.

Kegiatan itu sempat dibubarkan oleh sekelompok anggota Pemuda Muhammadiyah yang tidak sepakat atas penyelenggaraan rapat koordinasi. Padahal rapat itu merupakan kelanjutan penyelesaian Muktamar Pemuda Muhammadiyah XIV pada 2009 yang mengalami deadlock.

"Kami sempat diusir oleh tuan rumah, Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta," kata kata Rahiman Dani, Juru Bicara Kaukus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, dikutif detiknews, Minggu (30/5/2010).

Menurut Dani, Din Syamsuddin selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah yang mengundang Pemuda Muhammadiyah. Namun dia justru tidak mau ikut rapat, padahal Din berada di Yogyakarta.

Sesuai arahan ketua umum kata Dani, penyelesaian deadlock atas keputusan sistem pemilihan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah telah disepakati dilakukan di Yogyakarta. Namun hingga larut malam upaya pembahasan antar peserta sidang menemui jalan buntu.

"Kami menilai ada pihak-pihak tertentu yang telah mempolitisasi terlalu jauh. Ada banyak kepentingan yang masuk di Pemuda Muhammadiyah," katanya.

Sementara itu, Ahmad Aznem, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan
Timur menyatakan pihkanya menuntut pertanggungjawaban Ketua Umum PP Muhammadiyah yang telah mengarahkan dan menggagas pertemuan di Yogyakarta.

Perwakilan 23 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Muhammadiyah menilai ada upaya pembiaran agar konflik terjadi antara sesama kader Muhammadiyah.

"Kami berharap masalah ini selesai sebelum Muktamar Muhammadiyah pada Juli
mendatang," kata Aznem.

Menurut dia, yang menjadi masalah adalah soal tata cara pemilihan ketua yang diikuti semua peserta muktamar. Padahal sudah ditetapkan sebelumnya yang mempunyai hak suara adalah pengurus pusat, wilayah dan daerah.

Sesuai hasil rapat tanwir sebelumnya, beberapa orang nama calon yang siap maju di antaranya Saleh Daulay, Gunawan, Ahmad Rafik dan Banjar Nurwahid.


Berita lainya:
----------------

Lintas Nusantara:
-------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------

12:26:00 AM 0 komentar

Bidik Camat Dukung Calon Incumbent

(NGAWI) - Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan kepala daerah Kabupaten Ngawi terus menelusuri keterlibatan sejumlah camat dalam kampanye calon bupati dan wakil bupati Budi Sulistyono alias Kanang-Ony Anwar (OK). Kanang saat ini adalah Wakil Bupati Ngawi dan Ony adalah putera Bupati Ngawi Harsono.

Ketua Panwas Pilkada Ngawi Sugiharto mengatakan, sudah memintai keterangan Camat Paron Suraji, Camat Jogorogo Suhadi, dan Camat Sine Bambang Supriyanto. Namun mereka mengaku hanya melakukan tugasnya sebagai kepala wilayah.

Menurut Sugiharto, ketika dimintai keterangan para camat juga beralasan mereka melakukan monitoring sesuai dengan perintah bupati yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang monitoring Pilkada. “Katanya memang ada Peraturan Bupati untuk monitoring pilkada, itu yang dijadikan alasan mereka,” katanyanya, dikutif Tempo, Senin (3/5).

Beberapa waktu lalu, Panwas mendapat laporan tentang keterlibatan camat dalam berbagai kegiatan kampanye pasangan OK. Camat Paron Suraji, misalnya, hadir dalam acara OK di Desa Jeblokan, Kecamatan Paron, 27 April lalu.

Sugiharto berjanji jika memang terbukti melanggar maka sesuai aturan KPU, Panwas akan merekomendasikannya ke KPU setempat untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, saat kampanye OK, Panwas juga mendapat laporan adanya mobil dinas berpelat merah dengan nomor polisi AE 369 JP milik salah satu fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ngawi yang digunakan peserta kampanye. “Hingga kini, Panwas masih mengkaji dan mendalami temuan pelanggaran tersebut,” ucapnya.

Ketua KPU Ngawi Sunarto mengingatkan batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang netralitas PNS selama masa tahapan pemilihan umum, termasuk dalam Pilkada, juga Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

“Seorang PNS baik melibatkan diri atau dilibatkan dalam kampanye jelas tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Jika terbukti melanggar maka sanksinya bisa berupa peringatan hingga pemecatan,” jelasnya.


Berita lainya :
------------------------------------------------------------------------------------------------
















------------------------------------------------------------------------------------------------

2:12:00 PM 0 komentar

Polisi Bawa Kabur Gadis SMP

(PROBOLINGGO) - Masih ada aparat kepolisian bermoral bejad. Oknum itu bernama Briptu Sg diduga membawa kabur IT, 16, saat yang bersangkutan berada di sekolah.

Anggota Polsek Kademangan Probolinggo tersebut, dilaporkan Sayudi, 52, orangtua siswi Kelas III SMPN I Sumberasih, Kabupaten Probolinggo itu, ke Mapolres setempat, Jumat (30/4).

Sayudi, warga Dusun Talang, Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo datang ke Mapolresta Probolinggo, selain bersama IT, putri tercintanya juga ditemani Jama’an, anak menantunya.

Mereka langsung menuju ruangan provost Polresta. Hampir dua jam tim penyidik meminta keterangan Sayudi dan IT. Disebutkan, IT dibawa kabur oleh Sg pada Selasa (27/4).

“Sekitar pukul 9.00 pagi, anak saya dijemput di sekolahannya,” kata Sayudi, usai melaporkan kejadian tersebut.

Sayudi mengetahui anaknya dibawa lari oleh seseorang, dari beberapa teman sekolah IT. Mendengar itu, ia bersama pihak keluarga lainnya, mencari ke mana-mana. Dirasa usahanya buntu, ia kemudian menyuruh Munir, tetangga dekatnya, untuk mencari informasi keberadaan putri tercintanya.

Atas bantuan Munir, tidak berapa lama, sekitar pukul 16.30 WIB, IT ditemukan di kediaman Sg di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Sayudi meminta bantuan Munir, karena ia menjadi perantara saat Sg melamar IT.

Disebutkan bahwa Sg yang telah ditinggal mati oleh istrinya dan memiliki anak ini sebelum kejadian, pernah melamar IT. Namun, oleh orangtua IT ditolak karena Sayudi menghendaki anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

“Ia memang sempat melamar anak saya untuk dijadikan istri, namun saya tolak,” ujar Sayudi yang sehari-hari berdagang kasur ini.

Kapolresta Probolinggo AKBP Agus Wijayanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan Sayudi. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sg, seorang anggota polisi, telah membawa lari anak Sayudi.

“Ya, kami terima laporan Sayudi dan akan kami tindaklanjuti,” kata Kapolres, dikutif harian Surya. Atas persoalan ini, AKBP Agus Wijayanto yang baru sehari menjabat Kapolresta ini mengaku akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar hukum.

“Kami akan menindak tegas, baik mengenai kedisiplinannya ataupun pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Anak,” tegas Agus Wijayanto.

Namun, Kapolres yang asli Klaten, Jawa Tengah, ini menjelaskan, pemeriksaan terhadap IT akan dilanjutkan, Senin (3/5) depan, karena yang bersangkutan hendak berekreasi ke Jogjakarta bersama teman-teman sekolahnya.

“Hari Senin pemeriksaan akan kami lanjutkan. “Mengenai hasil visumnya, belum keluar,” pungkasnya.


Berita lainnya :
------------------------------------------------------------------------------------------------

















------------------------------------------------------------------------------------------------

1:34:00 PM 0 komentar

Dukungan Pansus Fee Bank Jatim Mengalir

Tempo

(SURABAYA) - Desakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) marketing fee Bank Jatim terus menguat. Setelah para inisiator melayangkan surat pembentukan Pansus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, dua fraksi mengajukan surat serupa.

Dua fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (FPPR). “Seluruh anggota fraksi kami sudah satu suara untuk mendesak pembentukan Pansus,” kata Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Gudfan Arif, Senin (3/5).

Dengan delapan kursi, menurut Gudfan, dukungan Gerindra akan sangat berarti bagi terwujudnya Pansus. Apalagi hingga hari ini sudah terkumpul 16 orang inisiator.

Dihubungi terpisah, anggota FPPR Nizar Zahro juga optimistis Pansus akan terbentuk. Dukungan anggota DPRD dari dua fraksi tersebut semakin memperkuat upaya desakan kepada pimpinan DPRD untuk menyetujui pembentukan Pansus. “Kami optimistis Pansus bisa terbentuk,” ucap Nizar yang juga salah seorang inisiator.

Menurut Nizar, pembentukan Pansus sangat penting untuk mengusut berbagai kejanggalan dalam pemberian marketing fee Bank Jatim senilai Rp 71,4 miliar pada tahun 2004-2005 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di antara kejanggalan tersebut adalah dana marketing fee ternyata masuk ke dalam sebuah rekening khusus di luar rekening milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pemberian fee juga tidak masuk kedalam kas daerah.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut juga menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyelidiki kasus tersebut.

Yang jadi pertanyaan, kapan dilakukan penyelidikan serupa terhadap bank milik daerah lainnya di provinsi dan kabupaten.


Berita lainnya :
------------------------------------------------------------------------------------------------
















--------------------------------------------------------------------------------------------------

12:27:00 PM 0 komentar

34 Buruh Dilepas Poltabes Medan

(MEDAN) - Setelah ditangkap karena melakukan demonstrasi, 34 buruh PT WRP Buana Multi Corpora, akhirnya diperbolehkan meninggalkan markas Poltabes Medan. Sebelumnya, para buruh ini dibawa aparat Kepolisian Kota Besar Medan dari depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (3/5).

Ratusan massa, terdiri dari buruh perusahaan sarung tangan didampingi Serikat Buruh Pekerja Sumatera Utara, melakukan aksi menuntut hak normatif mereka. Aksi diwarnai dengan pemblokiran jalan di depan kantor gebernur. Kontan aksi ini langsung dibubarkan aparat.

”Mereka hanya diamankan saja tidak diperiksa,” kata Koordinator Aksi dari SBPSU, Johan Merdeka, dikutif Tempo.

Johan mengaku, aksi blokir itu dilakukan karena para buruh kecewa terhadap Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. ”Dia (Gubernur Syamsul) tidak memenuhi untuk bertemu,” kata Johan.

Aksi pemblokiran, kata Johan, telah dilakukan pada Januari lalu. ”Karena kami kecewa Pemerintahan Sumatera Utara tidak dapat menyelesaikan sengketa yang sudah berjalan 11 bulan,” ujar Johan.

Kata dia, sebanyak 350 karyawan milik perusahaan Malaysia, memberhentikan sepihak para karyawan dan tanpa memberikan pesangon.

Pemecatan, kata Johan, bermula dari aksi solidaritas terhadap 17 rekan mereka yang berhenti bekerja tapi tidak mendapatkan pesangon dari manajemen perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Belawan.

Diakui Johan, penanganan persoalan para buruh sudah dimediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. ”Kami tolak, karena Disnaker mendorong ke Peradilan Hubungan Industrial,” kata Johan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Irwansyah membantah tidak menangani persoalan buruh WRP. ”Saya sudah ke Malaysia membicarakan hal ini,” kata Irwansyah.


Berita lainnya :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
















------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:15:00 PM 0 komentar

PNS Gelapkan Beras Korban Bencana

(Jember): Tim Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Jember, Rabu (14/4), menangkap Holik, 35 tahun, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember. "Dia diduga kuat menggelapkan beras bantuan untuk korban bencana alam," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Jember Ajun Komisaris Polisi Nur Hidayat.

Menurut Hidayat, sejak Maret 2009 hingga awal April 2010, Holik menggerogoti sedikitnya 74 ton beras yang menjadi hak para korban bencana alam yang disimpan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional XI Jember.

Holik bisa mengambil beras tersebut setelah memalsukan dokumen dan tanda tangan para pejabat Dinas Sosial dan Asisten II Pemerintah Kabupaten Jember. Beras tersebut kemudian dijual kepada sejumlah pedagang di wilayah Jember. Dalam kasus ini, kerugian Bulog ditaksir mencapai Rp 216 juta.

Terungkapnya kasus tersebut bermula dari kecurigaan petugas di gudang Bulog Jember. Setiap bulan, satu hingga tiga kali dia melihat Holik mengambil beras dengan membawa dokumen pengambilan dari para pejabat di Jember. "Akhirnya tim melaporkan ke polisi untuk diusut," kata Kepala Bulog Jember Chairil Anwar.

Hingga kini polisi masih menahan dan terus memeriksa Holik. Polisi juga menelusuri orang lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Berita lainnya...
-----------------------------------------------------------------------------------














-----------------------------------------------------------------------------------

9:46:00 AM 0 komentar

Petani Makan Sisa Tikus

(KAJEN): Serangan hama tikus menyebabkan ratusan hektare tanaman padi di Kecamatan Kesesi gagal panen bulan yang lalu. Serangan tikus itu terjadi merata di sebagian besar wilayah kecamatan yang merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Pekalongan.

Salah seorang petani setempat, Sunaryo (40), mengatakan, pada musim tanam kali ini tak lebih dari seperempat hektar saja yang bisa di panen dikarenakan terlebih dahulu habis dimakan hama tikus. "Tak ada separohnya yang bisa dipanen," timpalnya.

Camat Kesesi Edi Sutanto membenarkan hal itu. "Hasil panenan yang dinikmati petani hanyalah sisa dari tikus. Bisa dikatakan yang dipanen petani hanya sisa tikus," tegasnya.

Menurut Kesesi, pihaknya bersama dengan para petani sudah berusaha melakukan berbagai tindakan lahir dan batin di antaranya dari mulai 'gropyokan' (memberantasan tikus) hingga tirakatan (berdoa bersama).

Namun serangan tikus bukannya berkurang malah semakin merajalela. Bahkan Bupati HJ Siti Qomariyah juga sempat ikut dalam tirakatan yang digelar masyarakat bersama petugas pertanian kecamatan.

"Dari 23 desa sebagian besar diserang tikus pada musim tanam akhir tahun lalu. Sehingga saat panenan sekarang hanya sisanya yang bisa dipanen," pungkas Kesesi.

1:51:00 AM 0 komentar

Teras : Tak Mungkin Saya Oposisi

(DENPASAR): Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bila partai yang dipimpinnya tetap bersikap menjadi oposisi dipemerintahan SBY. Tapi sikap Mega ini kemungkinan sulit diterapkan di daerah yang pemimpinnya justru orang PDIP.

Salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Sebagai kader PDIP yang kini menjabat Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, mengaku tak mungkin menjadi oposisi.

"Saya kader PDI-P yang kini duduk di pemerintahan daerah. Tentunya saya akan bekerja sesuai amanat partai menyejahterakan rakyat dan saya, di eksekutif, tidak melihat ruang untuk bersikap oposisi," kata Teras disela acara Kongres III PDI-P, Kamis (8/4/2010).

Meski demikian, Teras, mengaku mendukung semua sikap politik resmi partainya, PDI Perjuangan. Bahkan, meski kini sudah menjadi pejabat eksekutif, sebagai gubernur, mantan Ketua Komisi III DPR periode lalu ini menyatakan bahwa ia tetap sebagai kader sejati PDI-P.

"Jadi, tugas tetap berjalan di eksekutif. Bahwa apa yang saya lakukan sebagai pejabat eksekutif adalah untuk seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Sesuai keinginan PDI-P, menyejahterakan rakyat, mengabdi bagi bangsa dan negara. Bagaimana kader bisa berjuang menyejahterakan rakyat," ucap Teras.

"Sebagai kader PDI-P di eksekutif, saya tentu bukan hanya milik PDI-P, melainkan sudah menjadi rakyat Kalimantan. Hal prinsip sebagai kader partai adalah berjuang bagi rakyat," tambahnya.

Dalam pidatonya, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan, PDI-P kini telah memilih menjadi partai ideologis, dan itu, katanya, tidaklah mudah.

"Sejak awal saya harus tegaskan, jalan ideologis yang dipilih kita bersama adalah jalan yang keras. Jalan penuh godaan yang membutuhkan keteguhan hati untuk bisa terus melangkah ke puncak keemasan," kata Megawati dalam pidatonya.

9:44:00 PM 0 komentar

Harta Karun Bisa Lunasi Utang Negara

(CIREBON): Perairan Nusantara ternyata dipenuhi oleh tumpukan harta karun bernilai sangat tinggi yang berasal dari kapal-kapal kuno yang tenggelam. Lokasi harta karun tersebut bukan hanya ratusan titik seperti yang diketahui publik saat ini, tetapi mencapai puluhan ribu titik.

Nilai harta karun yang sebagian besar masih terpendam dalam laut tersebut sangat tinggi, bahkan lebih besar dari nilai utang negara kita yang mencapai lebih dari Rp 1.600 triliun.

Menurut Doardo Pakpahan, Koordinator perizinan dan administrasi panitia nasional Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), di perairan nusantara ada puluhan ribu titik yang diperkirakan terdapat BMKT. Namun dari puluhan ribu titik tersebut yang sudah disurvey dan diteliti baru sekitar 463 titik.

"Mudah-mudahan saja, kita segera bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengangkat benda-benda cagar budaya itu, agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat, termasuk melunasi utang negara," kata Doardo Pakpahan sesusai serah terima 2.378 item mangkok dan piring porselen sitaan dari kegiatan pengangkatan BMKT ilegal di Mako Lanal Cirebon, Rabu (31/3).

Kedatangan Doardo bersama rombongan Panitia Nasional BMKT untuk menerima penyerahan ribuan keramik yang diperkirakan dari Dinasti Ming yang selama ini disimpan Lanal Cirebon. Keramik tersebut disita dari dua buah kapal layar motor yang ditinggal kabur awaknya, yang tengah melakukan pengangkatan BMKT secara ilegal di perairan Blanakan Kab. Subang Juni 2009 lalu.

Setelah dihitung ulang ternyata jumlah mangkok dan piring bertambah dari sebelumnya 2.366 buah menjadi 2.386 buah. Perincian jumlah mangkok sebanyak 2.378 buah dan piring delapan buah. Seluruhnya Rabu kemarin diserahkan ke panitia nasional BMKT.

Dijelaskan Doardo, dari sekitar 463 titik lokasi yang diduga terdapat harta karun dari kapal-kapal yang karam, baru 10 titik yang sudah dilakukan pengangkatan secara legal.

Kesepuluh titik tersebut antara lain berada di perairan Blanakan (Subang), perairan Buaya wreck (Batam), perairan Karang Cina (Pulau Seribu), perairan Intan Cargo Selat Gelasa (Bangka Belitung), perairan Cirebon, Teluk Sumpat (Tanjung Pinang), Karang Heliputan (Tanjung Pinang), Karawang, Belitung Timur dan Jepara.

10:40:00 PM 0 komentar