Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, Sugeng Riyanta mengatakan, perbuatan tersangka jelas-jelas melanggar hukum. Dari dana senilai Rp 200 juta, hanya Rp26 juta yang bisa dipertanggungjawabkan laporannya. Sedangkan sisanya tidak jelas dan laporannya fiktif.
Nasrullah dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
Tersangka yang juga anggota Komisi A DPRD Sidoarjo 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) itu diantarkan ke Lapas Sidoarjo dengan menggunakan mobil tahanan Kejari bernomor polisi W-9985-F, kemarin.
Sekretaris PKNU Kabupaten Sidoarjo M Kaiyis menjelaskan, dengan adanya penahanan itu kemungkinan besar akan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW) atas yang bersangkutan. "Proses PAW ini tidak mustahil dilakukan jika status tersangka yang disandang Nasrullah berubah menjadi terdakwa," katanya.
Sebelum keputusan PAW itu menjadi pilihan, PKNU tetap akan melakukan pendampingan dengan mengirimkan pengacara dari lembaga advokasi internal PKNU. Sebab tetap mengacu pada asas praduga tidak bersalah, PAW adalah keputusan paling akhir yang diambil setelah yang bersangkutan nantinya ditetapkan sebagai terdakwa.
Dugaan sementara, anggaran P2SEM sebesar Rp 200 juta dari Pemprov Jatim itu diserap Panitia Pelayanan Kesehatan Desa Prasung, Buduran, dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) fiktif.
Dari anggaran sejumlah itu, yang bisa dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp26 juta. Temuan inilah yang akhirnya menempatkan Nasrullah, Ketua Panitia Pelayanan Kesehatan Desa Prasung, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.(*)
.gif)
Posting Komentar
Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi SUARAPUBLIC. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan